Menteri ATR/Kepala BPN Lantik Empat Pejabat Eselon I

Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan foto bersama empat pejabat eselon I yang dilantik, Senin (18/5/15)

Jakarta, Laras Post - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan, melantik empat Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian ATR/BPN di Aula Prona Lantai VII Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (18/05).

Pantauan Laras Post di lapangan, emapat pejabat yang dilantik itu diantaaranya, Ir. H. Doddy Imron Cholid, MS. sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria pada Kementerian ATR/BPN, Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc. sebagai Dirjen Pengadaan Tanah pada Kementerian ATR/BPN, Bambang Tri Suryo Binantoro, S.H., M.Si. sebagai Dirjen Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah pada Kementerian ATR/BPN, dan DR. Ir. Yuswanda A. Temenggung. CES, DEA sebagai Inspektur Jenderal pada Kementerian ATR/BPN.

Ferry Mursyidan Baldan dalam sambutannay mengatakan, bahwa pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama harus dilakukan melalui seleksi terbuka. Namun, dalam rangka percepatan dimungkinkan untuk mengisi jabatan tersebut melalui mekanisme pengukuhan, terutama bagi jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang relative sama dalam struktur organisasi yang baru seperti Dirjen Penataan Agraria (Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan, Dirjen Pengadaan Tanah (Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum), Dirjen Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah (Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan), serta Inspektur Jenderal (Inspektur Utama).

�Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian dan Lembaga,� lanjut Ferry menjelaskan.

C Herry SL bersama Kepala Kantor Pertanahan,
ProvinsiJjawa Barat, Syafriman, SH, M.Hum

Hadir pula dalam acara pelantikan itu beberapa Kepala Kantor Wilayah Provinsi diantaranya, Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Barat, Drs. Syafriman, SH, M. Hum dan Kepala Kantor Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.  

Permen Baru Telah Terbit

Ferry juga menyebutkan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah diterbitkan.

Organisasi dan tata kerja di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan masih tetap, tidak ada perubahan dengan harapan agar serapan anggaran tidak terganggu. �Selain itu kita harapkan kedepan, tidak ada lagi Kanwil Kelas I, II dan III. Semuanya sama,� tegas Ferry mengakhiri sambutannya. (Her)